Fraksi PKS ”Apresiasi” Prestasi WTP

Pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Siak, Rabu 13 Juni 2012 dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2011, Fraksi PKS melalui juru bicaranya Mester H. Hamzah, S. Ag mengawalinya dengan sebuah pantun :

Pak Selamat pergi ke pekan

Tak lupa membawa KTP

Selamat Fraksi PKS ucapkan

Atas prestasi meraih opini WTP

Prestasi tersebut layak untuk kita berikan apresiasi karena sejak berdirinya Kabupaten Siak baru ini pertama kalinya Pemerintah Kabupaten Siak mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian                  (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2011

Raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ini merupakan capaian spektakuler diluar prediksi banyak pihak termasuk prediksi Fraksi PKS yang masih memprediksi capaiannya hanya WDP (wajar dalam pengecualian). Seandainyapun tahun ini masih memperoleh opini WDP, Fraksi PKS akan dapat memakluminya karena Saudara Bupati hanya melanjutkan jalannya roda Pemerintahan Kabupaten Siak yang dimulai sejak pelantikannya, Minggu, 19 Juni 2011  

Fraksi PKS mengingatkan agar prestasi ini tetap dipertahankan dibarengi dengan perbaikan-perbaikan terutama terhadap 11 (sebelas) point  rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau dengan surat Nomor : 15.A/S-HP/XVIII.PEK/06/2012 tanggal 08 Juni 2012 tentang Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Siak Tahun 2011

Diposting oleh Surya Creative 00.44 0 komentar

FRAKSI PKS BERHASIL PERJUANGKAN KENAIKAN DANA HIBAH BAGI SEKOLAH-SEKOLAH SWASTA

Pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Siak, Selasa 10 Desember 2012  dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang RAPBD Tahun Anggaran 2013, Fraksi PKS melalui juru bicaranya Mester H. Hamzah, S. Ag menujukkan komitment perjuangan bagi lembaga-lembaga pendidikan swasta dengan ungkapan sebagai berikut :

“ Lembaga pendidikan swasta selama ini cukup memberikan kontribusi yang sangat berarti pada dunia pendidikan di Kabupaten Siak bahkan dalam bidang-bidang tertentu justru sekolah-sekolah swasta lebih unggul dibanding sekolah-sekolah negeri. Sebagai wujud perhatian kita dan tidak terlalu jauh perbedaan alokasi anggaran antara sekolah negeri dengan sekolah swasta, maka Fraksi PKS mengusulkan agar dalam RAPBD tahun Anggaran 2013 ini nominal dana hibah rombongan belajar untuk sekolah-sekolah swasta (PDTA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA) dinaikkan dari Rp. 25.000,- per jam menjadi Rp. 30.000,- / jam, usulan Fraksi PKS ini juga selaras dengan janji politik Saudara Bupati dalam Pemilukada Tahun 2011 yang lalu “

Usulan tersebut dilanjutkan perjuangan oleh Fraksi PKS dalam pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2013 melalui utusannya di Badan Anggaran Juprizal, S. Th. I dengan perjuangan yang cukup alot dan gigih memperjuangkannya akhirnya berhasil diperjuangkan kenaikannya dari Rp. 25.000,- per jam menjadi Rp. 30.000,- / jam, dan akan diberlakukan dari Bulan Januari Tahun 2013 dengan harapan adanya peningkatan mutu pendidikan yang signifikan di sekolah-sekolah swasta

Diposting oleh Surya Creative 00.42 0 komentar

BANTUAN DANA HIBAH UNTUK RUMAH IBADAH

BANTUAN DANA HIBAH UNTUK

RUMAH IBADAH

Fraksi PKS dari tahun ke tahun menjadi fraksi yang paling banyak membantu rumah-rumah ibadah (mesjid/mushollah) agar mendapatkan bantuan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Siak untuk membantu pembangunan rumah-rumah ibadah tersebut, beberapa contoh rumah ibadah yang telah berhasil diperjuangkan :

1.      Mesjid Annaba’, Kelurahan Kandis Kota, Kec. Kandis              Rp. 400.000.000,-

2.      Mesjid Roudhatul Jannah di Perawang                                        Rp.    50.000.000,-

3.      Mesjid Al-Muhajirin di Koto Gasib                                              Rp.    40.000.000,-

4.      Musholla Al-Mubin di Lubuk Dalam                                           Rp.     20.000.000,-

5.      Mesjid Al-Hidayah, Kel. Telaga Sam-Sam, Kec. Kandis             Rp.     40.000.000,- 

6.      Mesjid Baiturrahman, Kel. Simpang Belutu, Kec. Kandis           Rp.     30.000.000,-

7.      Mesjid Al-Mujahidin, Kel. Kandis Kota, Kec. Kandis                Rp.     40.000.000,-

8.      Mesjid Istiqomah, Desa Libo Jaya, Kec. Kandis                          Rp.     40.000.000,-

9.      Mesjid Darussalam, Desa Libo Jaya, Kec. Kandis                       Rp.     40.000.000,-

10.  Musholla Al-Mubarokah, Desa Kandis, Kec. Kandis                  Rp.     20.000.000,-

11.  Musholla Al-Mukarromah, Kel. Simpang Belutu, Kec. Kandis   Rp.     20.000.000,-

12.  Musholla Al-Ikhlas, Kel. Simpang Belutu, Kec. Kandis              Rp.     20.000.000,-

13.  Mesjid Al-Ikhlas, Kel. Simpang Belutu, Kec. Kandis                  Rp.     50.000.000,-

14.  Mesjid Al-Ikhlas, Desa Jambai Makmur, Kec. Kandis                 Rp.     50.000.000,-

15.  Mesjid Miftahul Jannah, Kel. Telaga Sam-Sam, Kec. Kandis      Rp.     50.000.000,- 

16.  Musholla Amanah, Kel. Telaga Sam-Sam, Kec. Kandis              Rp.     30.000.000,-

Fraksi PKS akan tetap memperjungkan agar rumah-rumah ibadah mendapatkan bantuan dana hibah tersebut, bagi pengurus mesjid dan mushollah bila ingin mendapatkan bantuan tersebut dapat menghubungi Fraksi PKS di Sekretariat Fraksi PKS Gedung DPRD Kabupaten Siak, dengan contact person : Multessy Bahri ( Staf Fraksi PKS ) : 0852387153475

Diposting oleh Surya Creative 00.39 0 komentar

FRAKSI PKS TAGIH JANJI BUPATI KREDIT TANPA AGUNAN

Frkasi PKS menagih janji Bupati tentang  upaya pengentasan kemiskinan berupa pemberian “kredit tanpa agunan” kepada pelaku usaha mikro dan kecil,  ini sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat dan merupakan janji politik Saudara Bupati dan itu merupakan dokumentasi daerah yang disampaikan sewaktu penyampain visi dan misi di Sidang Paripurna DPRD dalam Pemilukada 2011

Fraksi PKS meminta agar Saudara Bupati sesegera mungkin merealisasikan janji politik pemberian kredit tanpa agunan tersebut, mengingat saat ini sudah memasuki tahun ke-2 kepemimpinan beliau sejal dilantik dan belum ada kepastian kapan program ini dimulai pelaksanaanya

Fraksi PKS juga menilai bahwa pengentasan kemiskinan selama ini juga nilai belum begitu fokus dan serius, seharusnya pembentukan kelompok-kelompok usaha mikro dan kecil dilakukan pembinaan dan pendampingan yang berkelanjutan bukan sekedar pelatihan seperti jahit menjahit, perbengkelan yang kemudian tidak dipantau lagi  seperti kegiatan yang ada di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. Persoalan  pengentasan kemiskinan bukan hanya sekedar masalah pendidikan dan tenaga kerja, tapi pendampingan dan pembinaan serta bantuan modal usaha perlu menjadi perhatian utama;

Diposting oleh Surya Creative 00.32 0 komentar

KINERJA RSUD SIAK BELUM MEMUSKAN

Fraksi PKS masih banyak menerima keluhan dari masyarakat tentang masih kurang memuaskannya kualitas pelayanan dari RSUD Kabupaten Siak sebagai tempat rujukan lanjutan setelah berobat di Puskesmas dan menjadi tempat rujukan utama masyarakat yang kurang mampu yang kita jamin melalui program jamkesmas dan jamkesda.

Salah satu kejadian yang menurut kami tidak seharusnya terjadi, sekitar Bulan Nopember 2012 yang lalu seorang pasien diminta untuk mencari donor darah karena sakit yang dialaminya, keluarga pasien mendonorkan darahnya namun darah yang telah didonorkan tidak dapat digunakan karena kantong darah yang digunakan telah expire date yang menyebabkan darah membeku, walaupun pada akhirnya pihak RSUD bertanggungjawab mencarikan ganti darah tersebut. Ulah oknum dokter yang meminta kepada pasien untuk membeli obat diluar RSUD, disiplin dan dedikasi dari sebagian sebagian dokter spesialis dan  masih banyak keluhan masyarakat yang kami terima bila kita ambil benang merahnya bermuara pada kualitas mental petugas pelayanan medis mulai dari perawat, dokter, dan dokter spesialis. Untuk itu Fraksi PKS meminta kepada Saudara Bupati melakukan evaluasi total terhadap management RSUD Siak untuk meminimalisir keluhan masyarakat tentang belum maksimalnya pelayananan yang mereka terima

Puskesmas Keliling

Fraksi PKS juga meminta untuk dapat dianggarkan di SKPD Dinas Kesehatan pengadaan Puskesmas Keliling untuk melakukan pelayanan kesehatan kepada daerah-daerah yang sangat terpencil jauh dari Puskesmas maupun Puskesmas Pembantu. Selain hal tersebut Fraksi PKS meminta agar dipangkas birokrasi mendapatkan surat jaminan kesehatan  ke Rumah Sakit rujukan yang selama ini keluarga pasien harus mengurusnya di  Dinas Kesehatan menjadi cukup diurus di Puskesmas dimana pasien tersebut berdomisili, karena selama ini dirasakan cukup memberatkan tertutama bagi pasien yang berada jauh dari Ibu Kota Kabupaten Siak;

Diposting oleh Surya Creative 00.28 0 komentar

Fraksi PKS Kritisi Rendahnya Disiplin Aparatur

Dalam rangka mewujudkan PNS yang handal, profesional, dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik                   ( good governance ), maka PNS dituntut untuk untuk setia kepada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah, bersikap disiplin, jujur, adil, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.

Untuk menumbuhkan sikap disiplin PNS, telah beberapa kali diterbitkan aturan-aturan yang mengatur tentang disiplin PNS sampai yang terakhir adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010, namun kenyataannya kita masih saksikan rendahnya disiplin aparatur dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya atau yang biasa disebut penyakit KUDIS ( kurang disiplin ).

Dalam rangka mengatasi permasalahan masih rendahnya disiplin aparatur ini, maka Fraksi PKS merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan beberapa hal sebagai berikut :

1. Saudara Bupati menekankan kepada masing-masing Kepala SKPD untuk menerapkan prinsip “ teladan kepemimpinan “, kami menilai selama ini Kepala SKPD masih lemah teladan kepemimpinannya, lemah pembinaan dan pengawasan terhadap bawahan;
2. Tegakkan secara tegas aturan disiplin aparatur sesuai PP. No. 53/2010 yang memberikan kewenangan penuh kepada Kepala SKPD dalam penegakan disiplin, mulai dari pembinaan, teguran, sampai sanksi yang terberat mengusulkan pemberhentian, kami melihat banyak Kepala SKPD yang belum berani tegas terhadap bawahannya bahkan terkesan adanya pembiaran, ini menjadi penyebab hilangnya wibawa Kepala SKPD dimata bawahan;
3. Agar segera diterbitkan Peraturan Bupati sebagai penegasan implementasi Peraturan Pemerintah No. 53/2010 yang memuat reward and punnisman, reward bagi yang disiplin dan berkinerja baik, serta punnisman bagi yang indisipliner dan berkinerja buruk dengan pemotongan tunjangan atau bentuk lainnya;
4. secara berkala kami minta Saudara Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah melakukan inspeksi mendadak ( sidak ) penegakan disiplin ke seluruh SKPD, dan dibentuk tim terpadu yang melakukan razia bagi PNS/aparatur  yang berkeliaran pada jam dinas.

Sebagai respons positif dari Pemerintah Daerah Kabupaten Siak atas rekomendasi dari Fraksi PKS sejak akhir Tahun 2011 sudah diberlakukan absensi digital wajah bagi semua pegawai untuk meningkatkan kualitas disiplin pegawai dibarengi penerapan sanksi pemotongan tunjangan atas tindakan indisipliner

Diposting oleh Surya Creative 00.16 0 komentar